JEMBER – Dalam rapat bersama jajaran Forkopimda mengumpulkan perwakilan kepala desa di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (07/07/2021). Bupati Jember Ir. H.Hendy Siswanto mendorong Kades untuk sukseskan PPKM Darurat.
Bupati Hendy menyampaikan bahwa regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) adalah hukum tertinggi karena menyangkut keselamatan hidup orang banyak.
Oleh karenanya dia mengajak seluruh pemerintah mulai dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa serius dalam menjalankan PPKM Darurat ini.
“Utamanya para kades selaku pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Kades harus menjadi contoh yang baik bagi warganya mengenai pelaksanaan PPKM Darurat ini,” ungkap Bupati Hendy.
Bupati yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 tersebut menegaskan, PPKM darurat ini tidak boleh diartikan sebagai lockdown karena konteksnya berbeda.
Lockdown adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi. Mengacu pada penjelasan Presiden Joko Widodo, lockdown mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya.
Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah akan dinonaktifkan.
“PPKM Darurat ini bukan lockdown, itu harus digarisbawahi. Kalau lockdown sama sekali tidak ada aktivitas. Nah PPKM Darurat ini masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan namun dibatasi sebagian saja, oleh sebab itu penanganan Covid-19 dan ekonomi harus tetap beriringan, sama-sama diperhatikan,” sambung Bupati Hendy.
Dalam penerapan PPKM Darurat ini, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran refocusing baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bagi warga terdampak Covid-19 secara ekonomi dengan target warga tidak mampu.
Sementara itu, Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman berpesan kepada seluruh pejabat pemerintah dan warga Jember untuk saling menjaga keselamatan bersama itu telah dianjurkan dalam agama Islam.
“Tidak diperbolehkan dalam agama Islam apabila ada orang yang sakit kumpul dengan orang yang sehat dan ini menyebabkan bisa menularkan, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kondisi saat ini ada istilah OTG (Orang Tanpa Gejala) atau orang yang sakit itu tidak merasa sakit namun bisa menularkan kepada lainnya,” jelas Wabup Gus Firjaun.
Kebijakan Pemerintah ini sudah memperhatikan kemaslahatan bersama dan sudah sesuai anjuran agama, maka sebagai warga negara harus patuh dengan kebijakan ini.
“Pertolongan Allah akan turun pada kaum yang kompak. Andai ini kompak semua, mematuhi semuanya maka saya yakin dalam waktu dekat ini pertolongan Allah pasti akan turun,” pesannya.
Sumber berita dan gambar :
https://www.jemberkab.go.id/bupati-jember-dorong-para-kades-sukseskan-ppkm-darurat/
.){kind=link}