Jakarta – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) buka suara soal vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar. Vaksin ini menuai polemik di masyarakat dan pelaksanaan yang rencananya dimulai hari ini pun ditunda.
Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Daeng M Faqih menjelaskan, sejak dulu sudah ada konsep vaksin pemerintah dan vaksin mandiri. Terangnya, vaksin pemerintah ialah vaksin yang dibeli pemerintah kemudian disebar ke Puskemas dan Posyandu untuk dipakai secara gratis kepada masyarakat. Hal tersebut sebagaimana vaksin polio, campak dan lain-lain.
Kemudian, ada juga vaksin mandiri yakni vaksin yang tidak masuk program pemerintah dan dibeli langsung oleh masyarakat.
Terkait vaksinasi gotong royong individu atau vaksin berbayar tersebut, ia pun tak mempermasalahkan. Terpenting, kata dia, program yang untuk digratiskan ke masyarakat tidak dijual. Menurutnya, adanya skema vaksin berbayar tersebut memberikan dua manfaat.
“Bagi orang-orang yang mampu yang bisa mengakses itu kan sebenarnya kalau dia membeli juga nggak apa-apa, wong namanya mampu kok. Itu manfaatnya dua, kalau ada dua cara begitu mempercepat pencapaian herd immunity karena simultan,” ujarnya kepada detikcom, Senin (12/7/2021).
Selain mempercepat herd immunity atau kekebalan komunal, dia mengatakan, manfaat yang diterima ialah meringankan beban pemerintah. Sebab, orang yang mampu memenuhi kebutuhan vaksinnya sendiri.
“Kedua sebenarnya ini menumbuhkan gotong royong, yang mampu mbok ya jangan minta dibayarin pemerintah gitu kan, dia malah bergotong royong membantu pemerintah. Kan kalau yang mampu vaksin sendiri dia bayar, kan meringankan pemerintah, gotong royong. Pandemi ini kan membutuhkan gotong royong,” katanya.
Terpenting, lanjutnya, vaksin ini tidak mengambil jatah vaksin program pemerintah yang gratis. Sebab, vaksin yang digunakan berbeda. Menurutnya, vaksin program pemerintah tetap terus dilakukan secara massal.
“(Vaksin) terpisah, dan yang gratis tetap dilakukan secara massal, kan begitu, kalau kita berpikir jernih. Ini opsi yang memberikan kesempatan kepada orang yang mampu untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, mempercepat tujuan herd immunity, supaya pengendalian pandemi ini kan cepat,” terangnya.
“Kedua fungsinya memberikan kesempatan orang yang mampu gotong royong membantu pemerintah, masa yang mampu-mampu masih mengandalkan yang gratis-gratis. Ya silakan mengakses karena mampu, silakan mengaskes dia membantu pemerintah, meringankan pemerintah, membantu mempercepat tercapainya herd immunity,” sambungnya.
Kemudian, dia bilang, pelaksanaan vaksinasi berbayar ini tidak ada paksaan karena bersifat sukarela.
“Nggak ada paksaan, kan secara sukarela pasti yang mengakses orang-orang yang mampu. Kalau orang-orang jadi prioritas tetap yang gratis dan tetap didorong dilaksanakan secara massal,” ungkapnya.
Sumber tulisan :
https://finance.detik.com/industri/d-5640983/vaksinasi-berbayar-ditunda-masih-perlukah-dilakukan?tag_from=wp_nhl_3&_ga=2.50880297.1295303503.1626094538-131480526.1626094538
