JEMBER – Paket kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” (MBKM) yang diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh dan relevan dengan dunia kerja dan kebutuhan zaman.

Oleh kerenanya mahasiswa diberikan hak selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya.

Kebijakan tersebut oleh pihak Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jember diterjemahkan menjadi program Praktek Kerja MBKM.

Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP untuk melakukan pembelajaran praktek kerja langsung di lapangan selama 6 bulan pada 9 Kecamatan yang meliputi ;  kecamatan Ledokombo, Sumberjambe, Sukowono, Sukorambi, Panti, Jelbuk, Bangsalsari, Wuluhan dan Ambulu.

“Program Praktik Kerja MBKM ini telah berjalan hampir 6 bulan. Berarti mahasiswa ini sudah menempuh  pembelajaran setara dengan 20 (dua puluh) sks,” Tutur Akbar Maulana S.IP., M.Si, Dosen Pembimbing Praktik Kerja MBKM untuk mahasiswa yang ditempatkan di Kecamatan Ambulu, Wuluhan dan Bangsalsari.

Akbar melanjutkan bahwa Praktik Kerja MBKM tersebut mengusung tema “Tata Kelola Kolaboratif OPD Kecamatan Dengan Menggunakan Pendekatan Manajemen Perubahan”.

Program ini menurutnya mampu memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan inovasi, kreativitas dan kapasitas setiap kelompok. Hal ini mengingat Praktik Kerja MBKM dilaksanakan secara kolektif bukan individu.

Selain itu, keiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan program pemerintahan kolaboratif di wilayah kecamatan.

“Khususnya yang berkaitan dengan persoalan tata kelola pemerintahan kolaboratif di OPD Kecamatan Ambulu, Wuluhan, dan Bangsalsari, mahasiswa kami menemukan permasalahan kolaborasi di sektor pariwisata. Untuk itu, mahasiswa kami telah mengupayakan percepatan kolaborasi pariwisatanya dengan agenda Forum Group Discussion (FGD) para pemangku kepentingan terlebih dahulu, ” Jelas Akbar.

Baca juga :  Gerakan Kemanusiaan, GenBI Unuja Terjun dan Bantu Korban Banjir Dringu

Senada dengan dosen pembimbingnya, Maulida Rahmatul Ilmi (21 tahun) selaku Koordinator Praktik Kerja MKBM di Kecamatan Ambulu, mengungkapkan bahwa kenyataan di lapangan yang ia temui di Desa Sumberjo ialah potensi pariwasata “Pantai Payangan” yang memerlukan percepatan kolaborasi multipihak.

“Di Kecamatan Ambulu, wisata pantai Payangan sangatlah potensial untuk dilakukan percepatan kolaborasi pariwisatanya. Area Pantai Payangan ini sangat luas. Pantai pertama berupa pantai nelayan yang menghadap ke arah barat daya, sedangkan pantai kedua  berupa pantai dengan batu karang yang dipisahkan oleh sebuah bukit,” tutur Ilmi.

Terkait dengan percepatan kolaborasi pariwisata di Pantai Payangan, akhirnya Ilmi, Andrian, Bela, Fenti dan Aris dipercaya oleh Camat Ambulu untuk mendesain rancangan teknik kolaborasinya. Kesempatan yang cukup luar biasa dan tidak disia-siakan oleh Mahasiswa.

“Alhamdulillah kami dipercaya oleh Pak Camat untuk mendesain program kolaborasi di pantai Payangan. Dan program ini sudah mendapat support dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Jember,” Kata Andrian.

Kelompok Praktek Kerja MBKM Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember saat mempresentasikan Grand Design Wisata Pantai Payangan di Graha Sahpira Kecamatan Ambulu (via Andriyan)

Berbeda dengan Kecamatan Ambulu, problem percepatan kolaborasi sektor pariwisata di Kecamatan Wuluhan cenderung lebih berat. Hal ini disebabkan banyak kepentingan sektoral dari berbagai pihak yang harus disinergikan.

“Kalau di Kecamatan Wuluhan ini  problem kolaborasi wisatanya lebih rumit’. Karena lokasi wisata paralayang yang mau dikolaborasikan ini menyangkut 4 pemangku kepentingan, yaitu desa Dukuh Dempok, desa Tanjung Rejo, desa Tamansari dan pihak perhutani.” Ungkap Yashinta koordinator Praktik Kerja MKBM di Kecamatan Wuluhan.

Meski cenderung lebih rumit problem kolaborasinya, namun menurut Shofi (21 tahun) yang sehari-hari menjadi karibnya Yashinta, tetap optimis bahwa kolaborasi pariwasata Paralayang di Kecamatan Wuluhan akan diupayakan percepatannya.

“Untuk itu, kami berlima akan secepatnya bergerak meyakinkan pihak 3 pemerintah desa dan pihak perhutani tentang pentingnya menerapkan prinsip kolaborasi pada wisata Paralayang.” Ujar Shofi yang diamini oleh anggota kelompok lainnya.

Baca juga :  Jokowi Sindir Pelabuhan Tanpa Akses Jalan, Menhub : Bukan Patimban

Usai 4 pihak pemangku kepentingan tersebut mereka dekati, maka, selanjutnya Shofi dan kawan kawannya segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak swasta untuk berkolaborasi mengelola wisata Paralayang dengan prinsip pariwisata kolaboratif.

Sementara itu di Kecamatan Bangsalsari, problem kolaborasi pariwisatanya menurut Sakti Aji koordinator Praktik Kerja MKBM di sana, adalah, tiadanya pemodal swasta yang mau masuk untuk berkolaborasi mengelola pariwisata “Puncak Badean” di Desa Badean.

“Potensi wisata alam ‘Puncak Badean’ ini kalau dikolaborasikan dengan pihak swasta, kami kira dampak ekonominya terhadap masyarakat sekitar sangat luar biasa. Untuk itu, kami akan merumuskan pihak swasta apa saja yang siap untuk berkolaborasi. Sebab pihak BUMDes sebagai pengelola tunggal memang sangat memerlukan kolaborasi dengan pihak swasta.” Ujar Sakti yang mewakili suara anggota kelompok lainnya.

Klik disini untuk share