SITUBONDO, GUBUKINSPIRASI.com – Industri pertambangan sekali menjadi bahan perbincangan setelah kasus tambang di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah viral.
Salah satunya karena adanya penolakan dari warga terkait pembangunan Bendungan Bener yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sebanyak 23 warga sempat diamankan aparat kepolisian saat proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener tersebut.
Penangkapan sejumlah warga tersebut juga ramai di media sosial, hingga tagar #SaveWadas #Wadas Melawan #WadasTolakTambang menjadi trending topik di Twitter.
Terlepas dari fenomena tersebut, beberapa daerah lain juga mengalami kondisi serupa akibat pertambangan. Baik pertambangan legal maupun ilegal.
Tidak sedikit wilayah lain di Indonesia yang menghadapi problematika pendirian pertambangan. Antara diam melihat dan menikmati hasilnya, atau bertindak dengan bersuara untuk lingkungan dan masyarakat.
Kondisi tesebut sering kali menjadi konflik yang alot karena terpecahnya masa antara warga yang pro tambang dengan warga yang menolak pendirian tambang.
Namun, tidak seperti Wadas. Daerah-daerah lain tidak mengalami penolakan yang masif seperti yang terjadi di Wadas, atau hanya belum terjadi?!
Situbondo, Tambang dan Lingkungan
Seperti Wadas, di Situbondo juga terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang berdiri daerah tersebut.
Situbondo atau biasa disebut sebagai “Bumi Sholawat Nariyah” merupakan sebuah kabupaten di pesisir utara pulau Jawa. Memiliki daerah seluas 1.638 km², wilayah Situbondos melentang dari Banyuglugur di ujung barat hingga Banyuputih di ujung timur.
Melalui penelusuran yang dilakukan oleh tim Gubuk Inspirasi, didapati bahwa terdapat sebanyak 86 perusahaan Tambang di Situbondo baik yang sudah beroperasi maupun yang akan beroperasi.
Data tersebut diperoleh melalui rilisan resmi dari kementrian ESDM yang dapat ditelusuri secara langsung melalui Onemap ESDM milik kementrian ESDM Indonesia.
Data tersebut cukup mengejutkan mengingat luas wilayah Kabupaten Situbondo sendiri yang hanya seluas 1.638 km².
Tentu, pertambangan tidak selalu menghasilkan efek negatif. Berdirinya tambang juga mambwa dampak positif di saat yang bersamaan, mulai dari lapangan pekerjaan hingga penopang perekonomian.
Tapi, dampak negatif terhadap lingkungan yang diciptakan juga tidak bisa semerta-merta dilupakan atau bahkan dihiraukan begitu saja.
Pembangunan sebuah situs pertambangan atau Quarry Site secara langsung memberikan dampak yang cukup merusak lingkungan. Mulai dari polusi suara akibat mesin-mesin berat di pertambangan yang beroperasi hingga meningkatnya potensi banjir dan tanah longsor di musim penghujan.
Selain itu, situs pertambangan juga dapat menjadi penyebab dari pencemaran air akibat limbah galian yang dibuang secara langsung ke sungai di sekitar. Kondisi tersebut sering ditemui di berbagai situs pertambangan di daerah-daerah baik yang ilegal maupun legal sekalipun.
Sebagai masyarakat yang baik, pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran operasinal atau bahkan tindakan pengrusakan lingkungan merupakan hal yang harus dilakukan.
Tentu, Kita bukan mengutuk atau menolak pertambangannya. Namun Kita menolak eksploitasi kekayan alam untuk kepentingan pribadi yang tidak mengindahkan hak lingkungan serta seringkali merugikan masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung.
Apakah 86 perusahaan tambang tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan? Atau malah menambah kerusakan alam yang terjadi? Hanya waktu yang akan menjawabnya. (*)
(mfth/rhmn)
