SITUBONDO, GUBUKINSPIRASI.com – Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo mengkritisi etika pembangunan Pemerintah Situbondo yang dinilai cenderung feodal dan anti-kritik. Penilaian tersebut disampaikan pada acara Peningkatan Budaya Literasi di Universitas Abdurachman Saleh (UNARS) Situbondo, Kamis (24/5/23).
Menurut pria yang akrab disapa Rio tersebut, pemkab Situbondo hari ini tergoda untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat instan, populis, tak menyentuh substansi masalah.
“Seorang pemimpin juga harus punya etika dalam melaksanakan program kerja. Bukan hanya bagi-bagi sembako yang kemudian diikuti dengan sejumlah baliho berisi foto diri bupati. Setelah itu goyang-goyang. Tidak, bukan seperti itu harusnya,” ujarnya dalam seminar bedah buku di UNARS Situbondo.
Melanjutkan, Rio menilai, Pemda bisa menyediakan ruang publik yang ramah terhadap semua golongan dan turut dihadiri oleh elemen pemkab seperti Bupati dan kepala OPD terkait untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Pemberian ruang publik untuk mengungkapkan suara masyarakat bisa menjadi salah satu jalannya. “Biarkan warga mengungkapkan kegelisahannya, keberatannya, dan bupati mendengarnya,” imbuh Rio.
Melalui pengamatannya, pemkab Situbondo cenderung tertutup dan tidak pernah mendialogkan programnya kepada publik. Hal tersebut menurut Rio fatal karena publik menjadi tidak paham gagasan dan arah pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah.
“Turun ke masyarakat bawah kalau hanya untuk makan-makan kemudian foto-foto tanpa membawa gagasan dan berdialog dalam rangka menyerap pendapat-pendapat mereka, untuk apa? Itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di masyarakat,” tegas Rio.
